Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah

Silaturahim Pengelola Pendidikan Berbasis Islam dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Bagian I)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jum’at 12 Februari 2016, mengundang Ormas Islam dan Lembaga Pendidikan berbasis Islam mengikuti silaturahim dengan Mendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jum’at 12 Februari 2016, mengundang Ormas Islam dan Lembaga Pendidikan berbasis Islam mengikuti silaturahim dengan Mendikbud Anies Baswedan, di ruang Ki Hadjar Dewantara, Lt II Gedung A, hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum Wahdah Islamiyah sekaligus Pembina Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah, Ust.H.Muh.Zaitun Rasmin, didampingi Ketua Bidang II / Ketua YPWI, Nursalam Siradjuddin.

img-20160213

Dalam sambutan dihadapan kurang lebih 60 peserta silaturahim, Menteri Anies menyampaikan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari penundaan pelaksanaan kurikulum 2013 (K13) untuk disempurnakan , reformasi Ujian Nasional (UN) yang menyerahkan penentuan kelulusan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan guru dalam rapat dewan guru serta persoalan guru di daerah terutama yang berkaitan dengan sertifikasi.

Penekanan khusus diberikan Anies Baswedan terhadap pelaksanaan UN, menurut beliau, UN selama ini sangat rentan terhadap kecurangan dan kecurangan itu berdampak sangat buruk bagi siswa dan masa depannya. Siswa yang curang diuntungkan sementara , tetapi dirugikan dalam jangka panjang, siswa sebenarnya belum kompeten tetapi dianggap kompeten sehingga siswa sendiri yang akan rugi. Dengan kecurangan itu pula nilai sekolah yang tidak bagus menjadi lebih tinggi dari pada sekolah yang bagus. Nilai daerah yang sebetulnya masih sangat membutuhkan pembinaan dan peningkatan mutu, justru terlihat lebih tinggi dibanding daerah yang telah baik mutunya.

Kondisi ini menurut Anies Baswedan tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan. Karena itulah Kemendikbud melahirkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang merupakan terobasan terpenting Kemendikbud sepanjang tahun 2014-2019 dan tentu saja sejarah baru dalam Dunia Pendidikan Indonesia yaitu untuk pertama kalinya negara mengakui adanya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, hal yang selama ini selalu ditutup-tutupi. Dengan adanya IIUN masyarakat diharapkan tidak perlu lagi mengadu soal kecurangan dalam UN, negara sendiri yang mengakui dan melaporkannya melalui IIUN.

Kemendikbud bertekad untuk membuka setiap kecurangan yang terjadi dalam UN. Tak sekedar mengakuinya, negara juga mengukurnya. Karenanya mulai tahun ini laporan UN selain berisi angka juga memuat laporan kualitatif tambahan berupa deskripsi angka-angka yang diperoleh siswa dan dekomposisi atas skor yang diperoleh siswa tersebut.

Sebelum mengakhiri sambutannya Mendikbud memperlihatkan bentuk sertifikat yang diberikan kepada sekolah ber Integritas yang jumlahnya di atas angka 4.500 di seluruh Indonesia, salah satu Sekolah Wahdah yang memperoleh sertifikat sekolah ber Integritas adalah SMP IT Wahdah Islamiyah Matakali Polman, Sulawesi Barat.

Hadir mendampingi menteri pada silaturahim dan Focus Group Discussion kali adalah Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dirjen PAUD, Dirjen Tendik dan sejumlah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

%d bloggers like this: